oleh

Stabilitas Konstitusional

Kolom Yusdi Usman

Dalam beberapa hari belakangan, berhembus isu dan ide tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Konsekuensinya, jika ide ini diterima, maka pemilu tahun 2024 harus ditunda. Sejumlah ketua partai politik—tanpa malu-malu—mengemukakan dukungan ini kepada publik. Diantara mereka termasuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Meskipun memanas dalam beberapa hari belakangan, ide perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya sudah berhembus lama. Pihak-pihak pengusung ide ini berdalih bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan perekonomian Indonesia tidak berjalan normal dan pembiayaan negara sebagian besar ditopang oleh hutang. Jadi, lanjut para pengusung, dibutuhkan tambahan waktu bagi pemerintah (presiden) untuk membenahi perekonomian sebelum rotasi kepemimpinan nasional dilakukan.

Sayup-sayup, ide yang lebih “ganas” juga berkembang, yakni gagasan memperbolehkan masa jabatan presiden selama 3 periode, bukan hanya 2 periode seperti tercatat dalam konstitusi. Ide jabatan presiden 3 periode ini timbul tenggelam bersamaan dengan berbagai isu nasional lainnya, yang juga timbul tenggelam di ruang publik.

Baiklah. Sebelum dua ide tersebut muncul di ruang publik, saya berada diantara orang-orang yang menolak adanya “perubahan tidak perlu” atas konstitusi UUD 1945. Gerakan reformasi 1998—dimana saya berada di dalamnya—secara tegas mengusung gagasan untuk membatasi masa jabatan presiden sebanyak dua kali. Pembatasan masa jabatan presiden sebanyak dua kali ini bukanlah untuk main-main, bukan juga untuk coba-coba, melainkan sebuah upaya untuk menerapkan best practice dalam pengelolaan kekuasaan negara sesuai sistem demokrasi liberal yang kita anut.

Pembatasan kekuasaan presiden juga bertujuan untuk mengontrol kekuasaan, dan memberi ruang terjadinya rotasi kepemimpinan nasional secara periodik melalui pemilu. Membiarkan sebuah rezim terlalu lama berkuasa, tentu bukan pilihan baik. Sejarah Orde Lama dan Orde Baru membenarkan tesis Lord Acton lebih dari satu abad lalu, bahwa power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

Karena itu, yang perlu dilakukan semua anak bangsa adalah mempertahankan kestabilan konstitusional di atas rel yang sebenarnya. Kestabilan konstitusional ini berarti menjadikan konstitusi kita sebagai pedoman berbangsa dan bernegara yang bersifat stabil dan tidak mudah diubah-ubah karena kepentingan profan dan pragmatis. Stabilitas konstitusional juga memastikan bahwa setiap pelanggaran dan ancaman terhadap konstitusi adalah bentuk “pengkhianatan konstitusional” dan cita-cita bersama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukan berarti bahwa konstitusi adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Perubahan/amandemen konstitusi hanya boleh dilakukan jika terdapat kondisi force majeure yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa, bukan untuk melanggengkan kekuasaan dan tujuan profan lainnya oleh elit yang sedang berkuasa. Toh, sejauh ini konstitusi kita sudah cukup ideal meskipun belum sempurna.

Di titik inilah, stabilitas konstitusional menjadi indikator penting yang memperlihatkan kematangan dan kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Ide utak-atik konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan atau mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga atau empat periode, tidaklah dilandasi oleh justifikasi institusional yang kuat, melainkan hanya kepentingan profan para elit politik yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

Karena itu, ide instabilitas konstitusional ini harus ditolak oleh segenap komponen bangsa. Ide ini bukan hanya akan membawa bangsa ini dalam konflik politik dan instabilitas konstitusional yang terus menerus, melainkan juga menjerumuskan Presiden Joko Widodo di penghujung kepemimpinannya.

Saya yakin, Presiden Jokowi akan menolak untuk dijerumuskan!

Yusdi Usman adalah sosiolog dan pengamat perubahan sosial.