Noda-noda Demokrasi

Kolom Yusdi Usman

Pesta demokrasi 2024 tak lama lagi. Jumlah tahunnya bisa dihitung jari. Namun, kekhawatiran banyak orang tentang kontestasi itu kelihatannya semakin mengemuka. Sebagai warga negara, kita boleh khawatir, kita boleh bertanya, dan kita boleh tidak percaya, karena ini menyangkut masa depan kita, masa depan bangsa ini.

Demokrasi kita belum berusia lama, baru dua dekade sejak reformasi 1998. Karena itu, dalam usia yang masih belia, kita perlu mengawal, kita perlu memastikan, bahwa transisi kememimpinan nasional sebagai bagian penting dari prosedur demokrasi bisa berjalan sesuai rencana tahun 2024.

Namun demikian, jelang kontestasi, noda-noda demokrasi tetap masih melekat di kain putih perjalanan bangsa ini, yang belum dihapus dan akan menjadi catatan sejarah kelam bagaimana praktek kontestasi elektoral dilakukan, yang mengarah pada illiberal democracy.

Noda demokrasi pertama adalah lemahnya komitmen konstitusional. Komitmen konstitusional ini sangat penting untuk memastikan bahwa bangsa ini dikelola atas dasar kesepakatan bersama berlandaskan konstitusi. Salah satu aspek penting dalam konstitusi adalah kewajiban melakukan rotasi kepemimpinan nasional setiap lima tahun sekali. Wacana publik tentang perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden boleh mencalonkan diri untuk tiga periode— terlepas itu sekedar wacana atau tes ombak untuk menguji respon publik— adalah noda demokrasi yang tidak sehat.

Di negara-negara demokrasi, rotasi kepemimpinan nasional, apapun kondisinya, tetap harus dilakukan sesuai dengan konstitusi. Adalah sebuah tabu untuk melempar wacana yang bertentangan dengan konstitusi. Ada yang mengatakan bahwa “kan konstitusi bukan kitab suci, kita bisa mengubahnya kapan saja”. Benar ia bukan kitab suci. Namun, inkonsistensi terhadap konstitusi memperlihatkan bahwa kita adalah bangsa yang lemah, rapuh dan mudah dibuai oleh kepentingan profan, tanpa memikirkan visi bangsa yang lebih besar ke depan.

Noda demokrasi kedua adalah presidential threshold 20%. PT 20% adalah sebuah mekanisme manipulatif untuk membatasi lahirnya kepemimpinan nasional yang beragam, berkualitas, dan berintegritas, sesuai dengan keinginan rakyat. PT 20% adalah mekanisme manipulatif yang menyebabkan rakyat tidak punya pilihan, kecuali sekedar memilih kucing dalam karung, dengan jumlah kucing yang sangat terbatas.

Sayangnya, berbagai upaya mengubah PT 20% di Mahkamah Konstitusi selalu kandas. Sepertinya, ada kekuatan besar yang merasa nyaman dengan kondisi ini, sehingga upaya mengubah status quo melalui jalur konstitusional selalu gagal dan tidak mudah dilakukan. Bukan itu saja, meskipun PT 20% sudah ada, upaya menjegal calon-calon kandidat potensial untuk bisa berkontestasi tahun 2024 tetap berlangsung dengan berbagai cara.

Noda demokrasi ketiga adalah ruang publik digital kita yang dikotori oleh narasi pecah-belah. Pembelahan sosial adalah fenomena sosial-politik yang sangat mengemuka dalam satu dekade terakhir, sebagai dampak buruk dari pola kontestasi politik tidak sehat sejak tahun 2014. Hadirnya para pendengung berbayar (buzzeRp) menambah bising ruang publik digital dengan berbagai narasi hoax, permusuhan, perpecahan, dan sebagainya, yang secara langsung berdampak dalam kehidupan nyata.

Lihatlah ruang digital kita yang dipenuhi oleh hoax, anti sains, caci maki dengan bahasa kebun binatang, dan sebagainya. Kaum intelektual yang mencoba mengisi ruang digital dengan pemikiran kritis dan ilmiah pun, bisa dibodoh-bodohkan, digoblok-goblokkan oleh netizen yang rendah nalar dan nirliterasi. Kondisi ini tentu sangat menyedihkan.

Tentu saja masih banyak noda demokrasi lainnya. Namun, tiga noda demokrasi tersebut adalah yang paling dominan sampai saat ini. Bagaimanapun, noda-noda itu akan menjadi cermin bagaimana wajah kontestasi 2024 akan berlangsung.

Dr. Cand. Yusdi Usman adalah pengamat perubahan sosial.

1 komentar

  1. Noda segera dihapuskan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersih dari Korupsi dan Cengkeraman oligarki…

Komentar ditutup.